Anggota Komisi VII DPR RI Arkanata Akram dalam Rapat Dengar Pendapat dengan Dirut PT Pertamina, di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Senin (31/5/2021). Foto: Azka/Man

Anggota Komisi VII DPR RI Arkanata Akram meminta PT Pertamina (persero) untuk membantu pemerintah daerah dalam meningkatkan infrastruktur daerah, khususnya di daerah Terdepan, Tertinggal, dan Tertinggal (3T). Peningkatan infrastruktur seperti perbaikan aksesibilitas jalan dan ketersediaan jaringan listrik desa yang tentu saja menunjang pendirian dan sebaran Pertashop di daerah.

Menurut Arkanata, dengan adanya bantuan tersebut, Pertamina sudah menjalankan Undang-Undang Nomor 30 tahun 2007 tentang Energi, khususya pelayanan kebutuhan BBM non subsidi, elpiji, dan produk ritel pertamina yang belum terjangkau lembaga penyalur resmi di pelosok daerah.

“Saya hanya ingin memperjelas yaitu terkait dengan 3T. Karena kebetulan saya mewakili daerah Kalimantan Utara yang memang daerah tersebut daerah perbatasan. Salah satu kriteria Pertashop itu adalah aksesibilitas desa dan juga ketersediaan jaringan listrik,” jelas Arkanata dalam Rapat Dengar Pendapat dengan Dirut PT Pertamina, di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Senin (31/5/2021).

Politisi Partai NasDem tersebut mencontohkan, di Kabupaten Bulungan Kalimantan Utara yang seluas 13.182 kilometer persegi, hanya terdapat dua SPBU untuk melayani warga. “Satu SPBU saat ini sudah tidak bekerja, dan satu lagi beroperasi 6-8 jam sehari. Jika pemda bekerja sendiri tentu tidak bisa,” jelas Arkanata.

Karena itu, Arkanata berharap perlu ada semangat dari PT Pertamina untuk bekerjasama dengan seluruh instansi di daerah agar masyarakat mendapatkan akses BBM, khususnya saat mendirikan Pertashop. Adapun salah satu hasil kesimpulan RDP terkait Pertashop tersebut adalah mendesak Dirut PT Pertamina untuk mendorong pemerataan implementasi program Pertashop di seluruh Indonesia, khususnya di daerah 3T untuk meningkatkan aksesibiltas masyarakat dalam mendapatkan BBM. (rdn/es)